Published On: Thu, Sep 26th, 2013

Pilkada Taput Dinilai Memalukan

Share This
Tags

download (1)
Taput simantab.com – Dari semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia dalam tahun ini, mungkin proses tahapan pelaksanaan Pilkada Taput yang paling memalukan, dan tidak miliki landasan hukum.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PAN Taput Budiawan Sitorus Pane, dan tokoh masyarakat Siborong-borong, AR Munthe, Rabu (25/09/2013). Keduanya mempertanyakan sikap KPUD setempat dan KPU Sumut yang tidak menjelaskan kepada masyarakat Taput, alasan hukum yang mereka pakai untuk memasukkan delapan kandidat dalam pilkada di daerah itu, terdiri dari tujuh pasangan jalur partai politik (parpol) dan sisanya perseorangan (independen).

“Sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Taput, seharusnya hanya bisa mendukung enam kandidat jalur parpol sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang KPU. Tetapi kenapalah KPU Propinsi dan KPUD Taput bisa-bisanya meloloskan delapan kandidat, sreta tidak pernah ada penjelasan kepada masyarakat. Jadi menurut kami, kalau kesannya Pilkada Taput saat ini sangat memalukan,” ujar keduanya.

Menurut Budiawan dan AR Munthe, keputusan pleno KPU Sumut meloloskan delapan kandidat membuat bingung masyarakat Taput. Mereka juga mempertanyakan, apakah ada win-win solusion antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan KPU, sehingga keputusan yang diambil terkesan bukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. “KPUD Taput dan KPU Sumut yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini. KPU harus bekerja berdasarkan hati nurani, dengan perinsip kebenaran dan keadilan,” ujar Budiawan.
Menurut mereka, kandidat tidak ada yang salah, karena seluruhnya berkeinginan menang menjadi bupati dan wakil bupati dengan cara apapun. Namun, perlu undang undang untuk membatasi keinginan dari kandidat, kendati undang undang itu tidak dijalankan oleh KPU dengan benar tapi diselewengkan.

Keduanya menambahkan, jika Pilkada Taput ini diteruskan, siapapun diantara delapan kandidat yang tampil sebagai pemenang, akan membuka peluang menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, kemungkinan sengketa Pilkada Taput akan terulang kembali seperti tahun 2004 lalu, karena sesuai keputusan MK terjadi kecurangan.

“Kalau terjadi lagi sengketa seperti sebelumnya, maka ini akan menjadi beban APBD Taput yang membuat rakyat menderita. Dalam pengertiannya, biaya politik dan sosial menjadi besar. Rakyat Taput tidak mau APBD dihabiskan hanya untuk membiayai sengketa pilkada. APBD digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menanggung biaya sengketa

Pilkada. Kami sberharap dan meminta kepada seluruh KPUD Taput agar sadar serta legowo untuk mengundurkan diri, sebelum masyarakat akan marah besar,” sebut keduanya.

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>