Published On: Fri, Dec 6th, 2013

Pemakzulan Bupati Karo Mirip Kasus Aceng Fikri

Share This
Tags

Marthin Hutabarat

Marthin Hutabarat


Jakarta simantab.com – Desakan seluruh elemen masyarakat Tanah Karo atas tuntutan pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti, menuai respons positip dari anggota Komisi III DPR RI, Marthin Hutabarat. Tuntutan masyarakat ini kali kedua terjadi di Indonesia setelah pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri.

“Kalau Bupati tidak serius merespon keinginan masyarakat ini, saya khawatir akan terulang kasus Aceng Fikri yang terpaksa harus dilengserkan rakyatnya karena kasus pelecehan terhadap wanita,” kata Anggota Komisi III DPR Marthin Hutabarat kepada Simantab, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (05/12).

Politisi Partai Gerindraini pun tak heran atas tuntutan masyarakat daerah setempat. Sebab, menurut Marthin, Bupati Karo sudah lama dipersoalkan oleh masyarakat tentang kepemimpinannya dalam mengurus pemerintahan. Sehinggaadanya demo masyarakat yang sekarang terjadi tidak terlalu mengherankan.

“Saya berharap Bupati Karo berinisiatif untuk meredakan suasanadengan mengajak wakil-wakil rakyat yang mendemonya untuk berbicara hati ke hati. Dialog perlu dibangun dan diciptakan,” kata Marthin.

Selain tuntutan pemakzulan Bupati Kena Ukur Surbakti, masyarakat Karo juga mendesak anggota DPRD Kabupaten Karo untuk melakukan hak interplasi terhadap kepemimpinan buruk Bupati Karo selama ini.

“Bupati juga harus mau mendengar tuntutan rakyatnya. Keinginan rakyat agar Bupati serius menciptakan pemerintahan yang bersih di Karo harus disikapi positip, karena itu sudah lama menjadi aspirasi masyarakat,” pungkas Marthin.

Bisa Diberhentikan

Secara terpisah, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawarda mengatakan, otonomi daerah harus memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakatnya. Di era otonomi daerah, bupati atau walikota menjadi ujung tombak pelayanan publik. Untuk itu, kepala daerah harus menjalankan undang-undang.

Danang menjelaskan, ada 12 standar dalam pelayanan publik. Setidaknya, standar minimal pelayanan itu harus diumumkan dan diwajibkan, yakni kepala lembaga pelayanan pemerintah mengumumkan kepastian biaya pelayanan, waktu pelayanan, dan standar layanan.

Dalam hal waktu, lanjut Danang, di sini terkait berapa lama suatu layanan bisa diselesaikan dan standar minimal pelayanan itu harus di sampaikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kata Danang, Kemendagri bisa meminta kepala daerah atau lembaga daerah untuk mengumumkan hal-hal wajib tentang pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Danang pun mengingatkan, kalau hal itu tidak dilakukan maka pejabat yang bersangkutan (berwenang) bisa diganti atau diberhentikan.

“Pungutan liar, calo akan selalu ada kalau tidak ada standar layanan publik. Sekarang itu terjadi pembiaran. Mereka tidak mengumumkan standar layanan publik. Nah yang seperti ini layak digantikan saja pimpinannya,” kata Danang, di Hotel Alila, Jakarta, kemarin.

Patut Dimakzulkan

Desakan pemakzulan juga berembus dari salah satu tokoh masyarakat Karo di Jakarta, NJ Sembiringmengatakan, usulan pemakzulan terhadap Bupati Kena Ukur Surbakti merupakan hal yang wajar.

“Pemakzulan itu wajar-wajar saja, melihat situasi di Tanah karo saat ini sudah semakin memprihatinkan,” kata NJ Sembiring kepada Simantab, kemarin.

Menurut NJ, desakan pemakzulan oleh ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem itu akibat buruknya kinerja Bupati Karo selama ini. Diterangkan NJ, sekarang di Tanah Karo sudah marak terjadi perjudian, narkoba, prostitusi dan aids.

“Kita melihat Tanah Karo sudah nomor dua terjelek soal HIV Aids dan narkoba di Indonesia. Ditambah lagi persoalan pemerintah setempat lamban dalam menangani korban bencana Gunung Sinabung,” jelas NJ.

Salah satu tokoh pendiri Himpunan Masyarakat Karo Indonesia (HMKI) di Berastagi ini juga menguatkansembilan pemakzulan Bupati Kena Ukur Surbakti.

“Wajar-wajar saja masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi demo menuntut pemakzulan bupati Karo. Saya setuju pemakzulan bupati, kalau itu sifatnya untuk perbaikan,” pungkas NJ.(edo panjaitan)

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>