Published On: Fri, Mar 22nd, 2013
Hukum | oleh admin

Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Rutan Tarutung

Share This
Tags

Kejatisu Diminta Turun Tangan

Taput|dompak sihombing
.

Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Gunung Pasaribu, tersangka kasus judi yang telah menjalani beberapa hari titipan masa penahanannya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Tarutung, tanpa adanya surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan setempat alias penahanan tidak sah menjadi aib bagi Korps Adhyaksa atau institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung.
Sehingga dalam kasus pelanggaran HAM itu, diminta agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus segera turun tangan, dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum di Kejai Tarutung yang diduga lalai dalam masa perpanjangan penahan yang tidak berdasar hukum.
Swardy Sihombing, aktivis Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara (Gerahamtara) Taput, mengatakan jika penahanan tidak sah atas Gunung Pasaribu jelas merupakan tindakan pelanggaran HAM.
“Kita harapkan, seluruh elemen masyarakat mengawalnya demi supremasi hukum dan HAM di negeri ini,” sebutnya, Kamis (21/3).
Menurutnya, hal ini harus menjadi atensi Kejatisu sebagai institusi yang secara struktural membawahi Kejari. Sebab jika hal ini diangini atau mengarah kepada pembiaran, maka akan menjadi preseden buruk penegakan hukum dan HAM.
“Harapan kita, Kajatisu harus segera bertindak untuk memberikan sanksi kepada oknum oknum yang diduga lalai dalam hal ini. Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat akan kebingungan mencari keadilan. Mari kita mulai dari diri sendiri (institusi sendiri-red) dalam penegakan hukum,” paparnya.
Sebelumnya, keganjilan tentang penahanan Gunung Pasaribu sebagai korban pelanggaran HAM yang merupakan tahanan titipan di Rutan Kelas II B Tarutung oleh Kejari setempat telah berakhir tertanggal 11 Maret 2013.
Hal ini telah dikonfirmasikan kepada pihak pihak terkait, termasuk Hasiholan Silalahi, selapa Kepala Rutan kelas II B Tarutung mengatakan, jika terkait surat perpanjangan penahanan Gunung Pasaribu, mereka sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung.
“ Suratnya sudah ada di pengadilan, kita menunggu diambilkan. Sudah kita koordinasikan,” ujarnya singkat melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan belum lama ini.
Namun, berselang satu menit, Hasiholan meralat jika dirinya salah menjawab konfirmasi dan menyarankan agar jawabannya dipertegas dengan menghubungi Kasi Pidum Kejari Tarutung.
“Jaksanya tadi, kita sudah konfirmasikan. Katanya hari ini sudah diterbitkan, tinggal belum dikirimkan ke kita saja ini,” jelasnya.
Mengenai selang waktu empat hari mulai tanggal 12 – 15 yang diduga menjadi waktu penahanan tidak sah. Hasiholan menjawab jika menurut keterangan kejaksaan, tertanggal 12, suratnya sudah ada.
“ Informasinya, tanggal 12 suratnya sudah ada. Tapi, kalau bisa Pak, tolong dikonfirmasikan saja ke jaksanya,” kilah Hasiholan.
Eksprito Sanggup Gultom, jaksa di Kejari Tarutung yang menandatangani berkas pelimpahan kasus judi Gunung tanpa surat perpanjangan penahanan yang diserahkan ke PN Tarutung, saat akan dimintai keterangannya berusaha mengelak dari konfirmasi wartawan. “Langsung ke kantor aja bos konfirmasinya. Ini lagi mau sidang,” sebutnya berdalih untuk menghindar.
Sementara Kasi Pidana Umum Kejari Tarutung M Sihombing, yang beberapa kali dikonfirmasi via selulernya terkait hal ini belum memberikan keterangan resmi.

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>