Published On: Fri, Apr 26th, 2013

SKPI Bupati Karo Kembali Menuai Konflik

Share This
Tags
Karo| tim |

Terkait dengan keabsahan ijazah Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karo (AMK) kembali berunjuk rasa di depan Mapolres Karo, Kamis (25/4) pukul 10.WIB.
AMK mendesak agar penyidik institusi penegak hukum itu jangan mau diintervensi oleh oknum pejabat teras Poldasu, dan segera menindak lanjuti pemeriksaan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Bupati Karo, serta segera menahan kedua tersangka yang telah di tetapkan sebelumnya.
Massa AMK yang terdiri dari kaum ibu (nanade-nande), mahasiswa, dan masyarakat itu melakukan aksi demonya sempat memacetkan arus lalu lintas, karena di sepanjang jalan itu dipadati warga. Sambil membakar ban bekas di tengah jalan pengunjuk rasa dengan juru bicara Ikuten Sitepu dan Perdemun Tarigan secara bergantian menyuarakan aspirasinya, menuding pihak kepolisian keliru yang hendak melakukan SP3 (penghentian perkara) kasus SKPI Karo Jambi.
Aksi pendemo semula berencana ini menyampaikan langsung aspirasi kepada Kapolres Tanah Karo AKPB Marcelino Sampouw SH SIK MT. Namun ini terganjal, karena pintu gerbang keluar masuk markas komando korps Tri Barata itu di utup rapat-rapat dengan pengawalan ketat ratusan aparat.
Melalui pengeras suara secara berulang-ulang pengunjuk rasa meminta supaya Kapolres Karo mau menerima mereka untuk berdialog, tapi sampai demo bubar, sekira 13.15 Wib, Marcelino Sampouw tak kunjung keluar dari ruangannya untuk menerima pendemo.
Situasi sempat memanas, saat ratusan pengunjuk rasa mau menerobos gerbang masuk karena petugas tetap bertahan menutupnya. Malah salah seorang pengunjuk rasa menempelkan darahnya pada selembar poster, pertanda kekecewa terhadap petugas. Suasana kembali kondusif setelah salah seorang pendemo mendinginkan keadaan, sehingga tidak terjadi anarkis.
Salah seorang pendemo menilai, alangkah lucunya Kapolres Tanah Karo tidak berani bertemu mereka untuk berdialog. Menurutnya, mereka berniat baik untuk membantu kinerja aparat kepolisian dalam penyidikan SKPI Bupati Karo.
Lain lagi penuturan seorang ibu (nande Br br Sembiring) (50) warga Desa Rumka, dengan pengeras suara menyebutkan alangkah anehnya kalau ada pemimpin orang Karo yang pendidikannya diragukan surat tamatnya. Selain itu akhir-akhir ini ada berita bahwa Bupati Karo terlibat menjual asset Pemkab Karo di Mbal-mbal Petarum Kecamatan Mardingding.
Begitu juga terkait pemberitaan sejumlah media cetak terbitan Medan beberapa waktu lalu, yang menyebutkan Karo Jambi menjalin asmara dengan seorang wanita M br G yang masih berstatus istri orang.
Ikuten Sitepu dan Perdemun Tarigan secara bergantian mengatakan, pihaknya melihat penanganan kasus ini, satu sisi Polres Karo telah menetapkan dua tersangka, yang otomatis ada bukti baru untuk dilanjutkan penanganan kasus itu. Ini kemudian akan diterbitkan SP3 atas kasus keabsahan SKPI Kena Ukur Karo Jambi.
“Masyarakat menjadi bingung dan bertanya-tanya bagaimana lembaga Kepolisian dalam penerapan hukumnya. Jangan menimbulkan persepsi di tengah-tengah masyarakat tidak percaya kepada institusi kepolisian,” ungkap keduanya.
Menurut mereka, dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang di terbitkan Pores Karo ditandatangani tertanggal 15 April, telah memeriksa 16 saksi, dan 2 diantaranya Drs Kasman Sembiring MM (Ahli dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumut dan Drs Mahmud Mulyadi SH M Hum (ahli pidana dari USU Medan)
“Dari hasil pemeriksaan kedua saksi ahli yang saya ketahui bahwa proses penerbitan SKPI itu tidak sesuai dengan prosedur, lantas kenapa mau diterbitkan SP3,” ungkap Ikuten.
Selain itu terlapor Kena Ukur Karo Jambi Surbakti hingga saat ini belum diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Sisi lain Polres Karo telah menetapkan 2 tersangka penerbit SKPI itu terhitung 2 6 Pebruari 2013, dan seharusnya Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai terpelapor juga harus diperiksa.
Demikian juga SP2HP dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara itu bahwa kasus ini sudah dihentikan penyelidikannya oleh Ditreskirmum Polda Sumut pada tahun 2011 (dalam kasus yang sama) sesuai dengan surat dari Dirreskrim Polda Sumut ke DPRD Karo nomor : K/33/I2011/Dit Reskrim tertanggal 19 Januari 2011 perihal SP2HP yang menjelaskan telah dilakukan penyelidikan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena tidak ditemukan bukti permulaan.
SKPI yang diputusankan MK RI nomor 205/PHP.D.VIII/2010, menurut Ikuten dan Perdemun Mahkamh Konstitusi (MK) tidak berhak mengadili soal dugaan pidana . Pasalnya, MK hanya memiliki ranah untuk menyidangkan perselisihan sengketa Pilkada. <Aksi demo mendatangi Mapolres Tanah Karo/div>

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>