Published On: Fri, May 17th, 2013
Hukum | oleh admin

Pengrusakan Hutan Tele Diadukan ke Menhut dan Menteri LH

Share This
Tags

Kondisi hutan Tele di Kabupaten Samosir

Kondisi hutan Tele di Kabupaten Samosir


Jakarta Simantab.com – Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona) yang terdiri dari Rohani Manalu, Fernando Sitanggang, Mangaliat Simarmata, Pastor Hillarius Karo-karo, dua warga Limbong, Kecamatan Sianjurmula-mula, Anius Limbong dan Ngotma br Limbong menemui Kementrian Lingkungan Hidup (LH), serta Kementrian Kehutanan di Jakarta, Rabu (15/05/2013).

Forum Pesona pertama kali mengunjungi Kementrian LH. Mereka diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan, Sugeng Priyanto dan beberapa staf, di ruang rapat Deputi V Kementrian LH.

Anius mengatakan, selama 63 tahun dirinya berdiam di Limbong, tidak pernah mengalami banjir hingga merusak persawahan mereka. Namun sejak tahun 2011, dengan hadirnya PT Gorga Duma Sari (gds) di hutan Tele dengan aktifitasnya, banjir dan kekeringan mulai melanda mereka.

Tak heran, kata Anius, mereka sudah mengalami gagal panen beberapa kali sejak 2011 – 2013. Bahkan, permukiman dan areal pertanian saat ini sudah mulai didatangi binatang liar, seperti babi hutan, ular, dan monyet, dimana ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Kami berharap kepada Menteri LH membantu kami para petani, agar penebangan dan pengrusakan hutan Tele dihentikan karena sudah mengancam pertanian di daerah itu,” ujarnya.

Sementara Ngotma menuturkan, bahwa mereka bermukim di Kecamatan Sianjurmula-mula, persis di kaki perbukitan hutan Tele. Jadi aliran air dari Tele sebelum ke Danau Toba selalu melintasi Limbong.

“Warga disana selama ini bercocok tanam dengan baik selama puluhan hingga ratusan tahun,” ucapnya.

Namun menurutnya, sejak tiga tahun terakkhir, banjir mulai datang, dimana terkesan aneh atau tidak lumrah. Hujan turun satu jam saja, maka air mengucur besar dari hutan Tele dengan membawa kayu-kayu dan batu-batuan.

Ini membuat pamatang sawah para warga rusak, dan air meluapi areal persawahan, sehingga merusak tanaman milik warga di Desa Habeahan, Sipitudai, Sarimarihit, dan Sikam. Bahkan pola tanam padi juga terganggu, yang biasanya dua kali setahun, akhirnya hanya sekali.

Kata Ngotma, awalnya warga sudah mulai curiga dengan banjir yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Bahkan warga pernah melakukan penyelidikan, siapa tahu ada yang berbuat dosa di kampung atau negeri mereka, sehingga banjir mulai datang dan binatang buas juga memasuki perkampungan .

Lanjutnya, kesadaran warga mulai terbuka manakala datang Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Kelompok ini memutar film di kampung mereka, mempertontonkan bahwa banjir dan erosi terjadi akibat penebangan kayu hutan.

“Warga sadar, penyebab banjir dan masuknya binatang buas ke perkampungan akibat penebangan kayu di hutan Tele jadi bukan karena dosa nenek moyang kami,” imbuhnya.

Akibatnya, warga melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Samosir meminta penebangan kayu hutan Tele distop. Aksi 8 April 2013 itu berhasil mendesak Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Samosir mengeluarkan surat yang intinya meminta penghentian sementara operasional penebangan dan pengangkutan kayu hutan Tele oleh PT GDS..

Sayangnya, surat itu tak digubris PT GDS, dan tetap menebangi kayu hutan Tele. Ini akhirnya membuat warga mengadukan persoalan yang mengancam ribuan nyawa di Sianjurnula-mula ke Menteri LH dan Menhut.

“Agar tidak sia-sia kedatangan kami jauh-jauh datang dari kampung sana ke Jakarta ini, tolonglah biar dicabut ijin PTGDS,” katanya.

Menanggapi testimoni dua warga, ditambah penjelasan Forum Pesona yang menegaskan PT GDS hanya bermodalkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sudah leluasa menebangi kayu di hutan Tele seluas 800 hektar, tanpa ada ijin lingkungan, ijin perkebunan dan ijin peternakan

, sebagaimana rencana perusahaan ini untuk membuat perkebunan dan peternakan di lokasi lahan yang mereka dapatkan ijin lokasinya dari Bupati Samosir, , Sugeng Prayitno menegaskan pihaknya akan mempelajari semua laporan dan dokumen yang sudah disampaikan untuk diteruskan ke Menteri LH.

“Saya terima pengaduan bapak ibu sekalian, dirangkum lalu direkomendasikan ke menteri melalui deputi yang membidangi, bila perlu informasi langsung juga kita sampaikan ke beliau,” kata Sugeng.

Usai menggelar pertemuan dengan Kementrian LH, Forum Pesona kemudian menyampaikan pengaduan yang sama ke Kementrian Kehutanan.

Saat perwakilan Forum Pesona melakukan pertemuan dengan pihak Kementrian Kehutanan di Lantai 11, sekelompok warga mengatasnamakan dirinya Yayasan Raja Lintong Situmorang mendatangi kantor Kementrian Kehutanan sambil membawa spanduk yang isinya meminta dan menghimbau Menteri Kehutanan menyetop pengrusakan hutan di Tele.

“Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk himbauan kepada Menhut agar memperhatikan perijinan yang sudah merusak lingkungan hutan Tele,” kata Batara Situmorang, selaku Ketua Yayasan Raja Lintong Situmorang.

Menurut Batara, sebelumnya pada Februari 2013 pihaknya sudah menghimbau MenHUT melalui surat yang intinya mendesak kementrian untuk memperhatikan pemberian ijin yang justru merusak hutan. Namun, sampai saat ini belum ada respon dari menteri.

“Dampak dari penebangan dan pengrusakan hutan Tele akan merusak lingkungan yang ada, baik masalah air di persawahan Limbong, Kecamatan Sianjurmula-mula Harianboho, dan Harian,” ujarnya.

Dirinya atas nama Yayasan Raja Lintong Situmorang juga mendesak Bupati Samosir segera mencabut ijin PT GDS.

Editor:Rafael

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>