Published On: Wed, Jun 12th, 2013

Audit Anggaran BPMD Karo

Share This
Tags
Plt BPMPD Karo Syukur Tarigan

Plt BPMPD Karo Syukur Tarigan

Karo Simantab.Com – Kasus belum dibayarkannya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM -MP) tahun 2012 di Kabupaten Karo yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah disebut-sebut bakal menimbulkan masalah baru.

Bahkan kasus ini sendiri diperkirakan menjadi awal masuknya pengungkapan kasus korupsi yang semakin menggurita. Juga tidak tertutup kemungkinan akan menjadi barang contoh kasus korupsi di Karo, dengan modus baru yang akan “dibidik” tim penyelamat uang rakyat.

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Karo, Syukur Timotius Tarigan, mengaku bahwa pembayaran tunggakan dana PNPM -MP tahun 2012 lalu sudah menemukan titik terang.

“Sebenarnya DIPA untuk tunggakan tahun lalu itu sudah turun. Tetapi petunjuk pelaksanaannya belum ada. Kalau juklaknya sudah turun, maka antara Juni atau Juli 2013 ini sudah dapat dibayarkan,” jelas Tarigan yang baru beberapa bulan menduduki jabatan Plt Kepala BPMPD kepada sejumlah wartawan, Selasa (11/06/2013).

Menurutnya, dari 17 kecamatan di Karo penerima dana PNPM -MP tahun anggaran 2012 lalu, diketahui tujuh ecamatan lagi belum selesai 100 persen. Masing-masing Kecamatan Mardinding progres fisik mencapai 69,11%, Merek 87,75 %, Munte 58,65 %, Payung 88,20 %, Simpang Empat 99,94 %, Tiga Binanga 95,94 %, dan Tiga Panah 86,98%.

Alokasi dana dari ketujuh desa tersebut diperkirakan mencapai Rp.8.500.000.000.dengan realisasi dana sebesar Rp.5.382.951.200.- atau 63,33 %. Sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.3.117.048.800.-.
Sementara itu menurut sumber Simantab yang layak dipercaya menyebutkan, bahwa BPMPD tahun anggaran 2013 menganggarkan belanja langsung pegawai sebesar Rp 4.606.296.000. Sementara belanja modal hanya senilai Rp.676.235.000.

Dengan demikian, terlihat jelas ada selisih yang jumlahnya sangat wajar dipertanyakan yaitu sejumlah Rp 3.930.061.000 atau hampir sama jumlahnya dengan tunggakan tahun 2012.

Ditambahkan sumber tersebut, bahwa untuk menutupi tunggakan 2012, maka belanja langsung pegawai dianggarkan sedemikian rupa untuk menutupinya.
Ketika hal ini dipertanyakan kepada Syukur, dirinya mengaku merasa ada kerancuan. Menurutnya, hal yang terkesan sedikit rancu itu sudah dibicarakan dengan tim anggaran Pemkab Karo, sehingga tidak ada masalah.

Melihat dari perbedaan jumlah belanja pegawai dengan jumlah belanja modal yang sangat signifikan tersebut, maka diharapkan tim penyelamat uang rakyat semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabanjahe, dan Tipikor Polres Tanah Karo agar segera turun tangan mengaudit anggaran di BPMD Kabupaten Karo. Termasuk segera menangkap para pelaku pengemplang uang rakyat, dengan modus baru gaya lama tersebut.

Penulis :Anita
Editor :Rafael Barus

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>