Published On: Wed, Jun 19th, 2013

Seputar ‘Pemangkasan’ 20 Persen,Pempropsu Ngutang Rp 1 Triliun,Kas Pemko Medan ‘Timpang’

Share This
Tags

uang

uang


MEDAN Simantab.Com – ‘Pemangkasan’ anggaran SKPD di jajaran Pemko Medan mencapai Rp 900 miliar yang menimbulkan keresahan ternyata merupakan dampak belum lunasnya hutang Pempropsu sekitar Rp 1 triliun dari DBH (Dana Bagi Hasil).

Tertunggaknya hutang DBH tersebut membuat kas Pemko Medan ‘timpang’ sebab tidak seimbangnya pendapatan dari bagi hasil pajak-pajak.Selama 2 tahun DBH mencapai Rp 562 miliar dan bila berlanjut hingga 2013-2014 ini, jumlah tunggakan DBH bisa mencapai Rp1 triliun. Untuk 2014 nanti,jumlah tunggakan bakal membengkak dan mencapai Rp 1 triliun,ujar Kepala Badan Keuangan Kota Medan Ir Iwan Ritonga,Selasa (18/6).

Jumlah dana bagi hasil yang tertunggak tersebut ternyata sinkron dengan jumlah anggaran yang ‘dipangkas’ di jajaran Pemko Medan. Pemko Medan katanya tidak mau lagi kecolongan seperti tahun lalu dimana banyak proyek terhambat pembayarannya gara-gara dana bagi hasil tidak diturunkan Pempropsu ke Pemko Medan.

Makanya,Ketua Bappeda Medan Drs Zulkanaen mengatakan kondisi kas keuangan Pemko Medan tergantung jumlah pemasukan dari berbagai pendapatan termasuk dana bagi hasil pajak. Kalau nanti dalam RAPBD-P Pempropsu ,jumlah DBH yang dianggarkan ke Pemko Medan cukup besar maka kondisi keuangan semakin membaik. Kita sangat berharap, Pempropsu bisa melunasi DBH tertunggak tersebut,ujar Zul.

Hal senada juga diungkapkan Ritonga bahwa bila DBH yang merupakan penerimaan dari pajak BBM,pajak kenderaan bermotor,pajak bea balik nama dan pajak air bawah tanah.

Secara rinci Ritonga tidak ingat benar jumlah per item namun yang paling besar bagi hasil pajak BBM dan pajak kenderaan mengingat penggunaan BBM cukup besar di Kota Medan dan jumlah kenderaan bermotor pun lebih besar disbanding kabupaten.

kota lainnya.Mengingat belum adanya tanda-tanda pelunasan bagi hasil tertunggak tersebut maka terpaksa Pemko Medan melancarkan kebijakan ‘pemangkasan’ anggaran hingga 20 persen agar nantinya kas Pemko Medan tidak ‘timpang’ di penghujung tahun anggaran seperti yang dialami tahun anggaran lalu.

Saat ditanyakan, bila dana bagi hasil tertunggak tersebut nantinya dibayarkan Pempropsu apakah masih tetap diterapkan ‘pemangkasan’ anggaran SKPD, Irwan dan Zul mengatakan akan selalu melakukan evaluasi. Makanya, kata Zul, semuanya terpulang pada kebijakan Pempropsu terhadap penganggaran DBH dalam RAPBD-P TA 2013 yang bakal diajukan ke DPRD Sumut.

Mengenai apakah sudah ada pemberitahuan dari Pempropsu berapa besaran DBH nantinya yang akan dianggarkan dalam RAPBD-P TA 2013,Ritonga mengatakan belum ada aba-aba dari pemerintah atasan.

Kita selalu siap seandainya ada petunjuk dari Pempropsu namun sejauh ini belum pernah dikabari,ujarnya.Seperti diberitakan,sedikitnya Rp 900 Miiar APBD Medan menyusut dari sebelumnya Rp4,5Triliun sebagai akibat ‘pemangkasan’ 20 anggaran masing-masing SKPD.

Pendapatan Pemko Medan yang tidak seimbang dengan anggaran belanja menjadi ‘biang keladi’ keluarnya kebijakan ‘pemangkasan’ anggaran 20 persen seluruh SKPD di jajaran Pemko Medan.

Dengan tidak seimbangnya penerimaan ke kas daerah,tidak menutup kemungkinan dilakukannya perubahan anggaran melalui RAPBD-P yang biasanya dilaksanakan bulan Agustus.

RAPBD-P diajukan ke DPRD untuk mendapat pengesahan dan sebelumnya sudah dibahas di tingkat SKPD jajaran Pemko Medan.Zulkarnaen mengatakan besaran ‘pemangkasan’ anggaran itu belum final sebab harus melihat kemampuan anggaran pendapatan ke kas daerah.

Memang tidak boleh buru-buru memvonis besaran ‘pemangkasan’ sebab bisa saja terjadi kenaikan anggaran pendapatan. Namun dari prakiraan sementara,anggaran pendapatan tidak akan maksimal terutama dana bagi hasil (DBH) dari Propsu, yang membuat anggaran pendapatan dan anggaran belanja tidak seimbang,kata Zul
Mengingat ketidakseimbangan pendapatan dan belanja tersebut maka tidak bisa dihindari evaluasi anggaran SKPD. Tetapi Zulkarnaen tidak bisa merinci apakah anggaran rutin atau anggaran proyek di masing-masing-masing SKPD yang bakal kena ‘pemangkasan’.

Soal itu,nanti baru ditentukan secara rinci masing-masing SKPD setelah diketahui gambaran rinci pendapatan ke kas daerah karena kita juga menunggu perubahan APBD Sumut terutama soal besaran DBH yang akan diberikan ke Pemko Medan,katanya. Sebagaimana diketahui,APBD Kota Medan TA 2013 mencapai Rp4,5 Triliun semasa kepemimpinan Rahudman Harahap sebagai Walikota Medan.Namun bila dilaksanakan ‘pemangkasan’ 20 persen berarti pengurangan mencapai Rp 900 Miliar lebih sehingga yang bisa dilaksanakan tersisa Rp3,6 Triliun. Diakui Zulkarnaen, meski belum ada kepastian besaran ‘pemangkasan’ tetapi masing-masing SKPD tetap berpedoman pada APBD yang berjalan.

Masing-masing SKPD tetap menjalankan kegiatannya dan tidak akan mengganggu kinerja sebelum dilaksanakan perubahan terhadap APBD TA 2013.Saat ditanyakan apakah ada proyek besar nantinya yang bakal tertunda dengan kebijakan ‘pemangkasan’ anggaran sekitar Rp 900 miliar,lagi-lagi Zulkarnaen belum bisa memastikan. Tetapi dia menimpali,kalau kemungkinannya tidak sampai menunda proyek besar.

Sebagaimana diberitakan, seluruh dinas,badan maupun kantor di jajaran Pemko Medan belakangan ini ‘menjerit’ menyusul adanya kebijakan untuk ‘memangkas’ anggaran sebesar 20 persen.

Para pejabat Pemko Medan diminta melakukan pengetatan ikat pinggang atau penghematan anggaran sebesar 20 persen namun membuat mereka kebingungan memilih program, maupun proyek yang akan dihapus.

Menurut pengakuan beberapa pejabat di Pemko Medan, kebijakan pengetatan anggaran ini memang tidak terlalu mengganggu kinerja cuma terpaksa memilah-milah program kerja yang cukup urgen untuk dilaksanakan. Namun ada pula dinas yang merasa kebingungan sebab ada program sudah dirancang dilaksanakan dalam waktu dekat namun akhirnya dibatalkan menyusul adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan ‘pemangkasan’ anggaran ini rupanya sudah pernah disampaikan Rahudman Harahap sebelum non-aktif dan dipertegas kembali dalam beberapa pertemuan dengan Plt Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin MSi.Selain itu,kebijakan pengetatan ikat pingggang ini membuat para pejabat di tingkat unit kerja tidak berani mengerjakan program-program kerja secara sembarangan.

Akibatnya, serapan anggaran di unit kerja Pemko Medan pun diperoleh informasi cukup minim diantara 20- 40 persen padahal sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.
Penulis |rumapea

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>