Published On: Thu, Aug 22nd, 2013

Bawaslu dan DKPP Diminta Periksa KPUD Taput

Share This
Tags

Jan Sahan Pasaribu

Jan Sahan Pasaribu


Jakarta simantab.com – Kendati penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) sudah final, namun proses dan hasil penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Taput ditengarai sudah menabrak azas-azas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang jujur, mandiri, adil dan terbuka.

Setidaknya, bahwa tahapan penelitian administrasi dan faktual parpol pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput tidak dilakukan dengan pedoman teknis, standar yang tidak jelas dan tidak terukur, serta tidak logis terhadap semua bakal pasangan calon.

Bahkan KPUD Taput tidak mengedepankan prinsip keterbukaan informasi (transparansi) kepada publik atau parpol pendukung, dan cenderung menutup-nutupi akses informasi tersebut. Maka, FPBB sangat meragukan dan mempertanyakan etika serta kinerja KPUD Taput sebagai penyelenggara Pemilukada Taput yang jujur, mandiri, dan adil.

Demikian ditegaskan Ketua Forum Peduli Pilkada Bersih (FPPB) Taput, Jan Sahan Pasaribu kepada Simantab, di Jakarta, Rabu (21/08/2013), dalam menyikapi proses, tahapan dan penelitian maupun verifikasi/klarifikasi parpol pendukung bakal pasangan calon dalam Pemilukada Taput 2013.

“Disinyalir KPUD Taput tidak melakukan klarifikasi dukungan parpol ke semua partai pendukung, dengan alasan yang tidak jelas atau penafsiran secara sepihak keabsahan dan kebenaran kepengurusan parpol pendukung baik tingkat pusat maupun daerah,” tegas Jan Sahan Pasaribu.

Selain itu, Jan Sahan menambahkan, KPUD Taput cenderung mengabaikan AD/ART parpol, keputusan parpol, keputusan PTUN, dan klarfifikasi ke Menkum dan HAM serta pedoman teknis penelitian dan tata cara bakal pasangan calon. “Itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012,” tegasnya.

Untuk itu, FPPB Taput meminta Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar memeriksa ketua dan komisioner KPUD Taput.

Ditegaskannya, KPUD Taput telah memutuskan dan menafsirkan secara sepihak keabsahan dan kebenaran kepengurusan parpolpengusung yang sah, dan masalah dualisme kepengurusan parpol di tingkat pusat dan daerahtanpa pertimbangan ketelitian, bahkan mengabaikan produk-produk hukum. “Jadi ada beberapa fenomena kejanggalan atau pelanggaran dalam tahapannya,” tegas Jan Sahan.

Jan Sahan menyontohkan, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang mendukung lebih dari satu pasangan calon (dukungan ganda),dan ditandatangani oleh pengurus yang sama di DPC PPIB Taput.

Menurut Jan Sahan, misalnya dukungan awal PPIB telah diberikan kepada pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang sesuai berita acara klarifikasi KPUD Taput ke DPP PIB, tapi kemudian dalam hasil verifikasi administrasi dan faktual KPUD Taput dialihkan kepasangan Sanggam Hutapea-Marthinus Hutasoit, dan dinyatakan memenuhi syarat dengan alasan karena mendaftar lebih awal.

“Keputusan ini bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2012, pasal 93 ayat 4, yang menyatakan bahwa partai politik dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan,” tandasnya.

FPPB Taput juga menyesalkan sikap KPUD Taput yang cenderung menutup-nutupi akses informasi tahapan-tahapan Pemilukada Taput. Lebih dari itu, KPUD Taput diduga ada menerima pergantian susunan kepengurusan baru parpol tertentu, setelah masa pendaftaran pasangan calon berakhir.

Padahal, menurut Jan Sahan, hal itu bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2012, pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan parpol sejak pendaftaran bakal pasangan calon.

Menurut Jan Sahan, tindakan KPUD Taput itu menunjukkan bahwa standar yang digunakan KPUD Taput berbeda-beda, tidak jelas, tidak terukur, dan tidak masuk akal terhadap setiap bakal pasangan calon.

Jan Sahan mengisahkan bahwa Pemilukada Taput sebelumnyajuga penuh kecurangan dan pelanggaran yang sangat signifikan dan substansial sehingga mengakibatkan terjadinya Pemilukada ulang untuk pertama kalinya di Indonesia. Dimana dua komisioner KPUD Taput yang menjabat pada periode itu masih tetap menjabat dan aktif sampai sekarang, yakni Lambas JJ Matondang dan Jan Piter Lumbantoruan (sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008).

Sikap tidak netral KPUD Taput itu semakin terlihat jelas, kata Jan Sahan, di saat Ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu yang menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dilarang melakukan kegiatan politik.

“Maka itu diharapkan Bawaslu RI dan DKPP untuk memeriksa ketua KPUD Taput dan komisioner lainnya. Terutama untuk melakukan investigasi berkas-berkas pencalonan dan pendaftaran pasangan calon model B1-KWK. KPU Partai Politik, dan semua berita acara klarifikasi dukungan parpol kepada pasangan calon,”tegasnya.

Seperti diketahui, FPPB Taput sudah melayangkan surat laporan pengaduannya Nomor 014/FPPB-TU/VIII/2013 kepada DKPP dan Bawaslu RI dengan Nomor 015/FPPB-TU/VIII/2013, pada pekan lalu.
Dimana sebelumnya, pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang juga sudah melaporkan Ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu dan komisioner KPUD Taput lainnya ke Bareskrim Mabes Polri, pada Rabu (14/08/2013) yang lalu.(edo panjaitan)

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>