Published On: Sat, Aug 31st, 2013

Kasus Pengalihan Tanah di Tanjung Rejo , Kejatisu Periksa Saksi Mahkota

Share This
Tags

kejatisu

Medan simantab.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa Gunawan selaku penghubung penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Gunawan yang juga merupakan tersangka dalam dugaan merubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian di atas tanah seluas 170.000 m2, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang, diperiksa sebagai saksi mahkota untuk 3 tersangka lainnya.

Kasipenkum Kejatisu Chandra Purnama mengatakan, pemeriksaan Gunawan yakni mengambil keterangan perihal pengalihan lahan tersebut atas tiga tersangka lainnya. Diketahui menurut Chandra, Gunawan merupakan penghubung dugaan pengalihan lahan tersebut.

“Gunawan memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka lainnya. Pemeriksaan ini seputar pengalihan lahan tersebut sebagaimana Gunawan merupakan penghubung dari tiga tersangka lainnya,” terang Chandra Purnama, Jumat (30/08/2013).

Diketahui dalam kasus ini, penyidik Kejatisu telah menetap 4 tersangka, yakni M Thorik sebagai Kepala BPN Kota Medan tahun 2011, Edison sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan, Syahrul Harahap dan Gunawan dari pihak swasta kerap mangkir dari panggilan penyidik dalam kasus ini.hasbullah)

Diketahui pula M Thorik merupakan terpidana dalam kasus yang sama dan saat ini ia ditahan di Semarang, karena saat itu dia pernah menjadi pejabat di BPN di Semarang.

Pada keterangan Yuspar, Aspidsus Kejatisu mengatakan bahwa perkara ini berkaitan dengan oknum Kantor Pertanahan Kota Medan yang diduga telah merubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian di atas tanah seluas 170.000 m2, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang.

Tim penyidik pidsus Kejatisu menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan terkait perubahan peruntukan tanah. Padahal kewenangan untuk memberikan hak tanah pemukiman atau rumah tempat tinggal diatas 2000 m2, adalah kewenangan Kanwil Pertanahan, dan jika diatas 5000 m2 merupakan wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

“Dari sana oknum di Kantor Pertanahan Kota Medan membuat SSPD BPHTB tanpa adanya SPPT PBB, yang akan dipergunakan sebagai persyaratan dalam permohonan hak atas tanah. Dari sana terbitlah hak-hak atas tanah perorangan yang mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran dari kas Kantor Pertanahan Kota Medan, dan hilangnya hak orang lain diatas tanah yang telah di usahai atau dikuasai dengan alasan hak berupa sertifikat dan akta jual beli,” urai Yuspar.

Penyidikan atas perkara ini dimulai sejak 28 Februari 2013. Penyidikan sendiri dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan tanggal 14 September 2012, yang telah menemukan adanya bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

“Diketahui pula, untuk memuluskan perbuatannya oknum pada Kantor Pertanahan Kota Medan diduga melibatkan oknum Dispenda Kota Medan, yang malah tidak melakukan penelitian kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) serta kelengkapan dokumen pendukungnya,” katanya.

Tentang Penulis

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>